Suronews.com,Jakarta – Kementerian Perdagangan berkomitmen memperkuat peran perempuan melalui reformasi kebijakan perdagangan, peningkatan representasi dalam kepemimpinan, perluasan akses finansial, dan pelatihan berbasis digital.
Kementerian Perdagangan juga melibatkan asosiasi perempuan dalam konsultasi kebijakan dan mendorong manajemen berbasis talenta yang lebih inklusif terhadap pegawai perempuan.
Komitmen ini diutarakan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Rusmin Amin dalam Gambir Trade
Talk (GTT) #18 yang digelar secara hibrida di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta pada hari ini, Kamis (24/4).
GTT #18 mengusung tema “Pemberdayaan Perempuan untuk Mendukung Peningkatan Perdagangan” dan turut dihadiri Country Director Asian Development Bank (ADB) Jiro Tominaga.
“Peran perempuan perlu diperkuat dengan reformasi kebijakan perdagangan. Sebaliknya, konsultasi kebijakan juga perlu melibatkan asosiasi perempuan. Tidak mudah membangun ekosistem yang setara, tapi bisa
dilakukan. Mari kita terus menyalakan harapan dalam semangat Hari Kartini yang baru saja kita peringati,”
jelas Rusmin.
Saat ini, Kementerian Perdagangan mendorong strategi “UMKM BISA Ekspor” melalui dua pendekatan. Berani
inovasi dengan memanfaatkan teknologi, kreativitas, dan promosi; serta siap adaptasi terhadap tren pasar, regulasi, dan potensi pasar ekspor. Di samping itu, Kementerian Perdagangan siap berkolaborasi dan berinovasi dalam mendorong pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Indonesia.
“Mengutip pesan yang disampaikan Ibu Kartini, ‘Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba.
Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Perempuan Indonesia adalah
perempuan yang berani inovasi dan siap adaptasi,” imbuh Rusmin.
Kementerian Perdagangan bersama International Trade Centre (ITC) telah melakukan pemetaan SheTrades
Outlook Indonesia untuk mengidentifikasi kebijakan, undang-undang, dan program yang mendorong partisipasi perempuan dalam perekonomian dan perdagangan. Hal ini bertujuan mendorong peran perempuan dalam sektor perdagangan. Pemetaan ini menilai enam pilar, yaitu kebijakan perdagangan, lingkungan bisnis, kerangka hukum dan regulasi, akses keterampilan, akses keuangan, serta pekerjaan dan masyarakat.
Hasil pemetaan menunjukkan, masih diperlukan dorongan lebih pemberdayaan perempuan pada aspek kebijakan perdagangan.
Rusmin menekankan kaitannya dengan hasil pemetaan, pentingnya pemilahan data perdagangan berbasis gender perlu menjadi perhatian khusus. Mengingat hal ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan pelaku usaha.
Selain persoalan struktural seperti kebijakan dan data, para perempuan pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan seperti peran ganda yang dijalankan, akses terbatas ke pelatihan dan teknologi, hambatan pendanaan, ketergantungan dalam pengambilan keputusan, jebakan skala usaha kecil, serta pencatatan keuangan yang belum tertib.
Di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tumbuh secara positif.
Bahkan, lembaga internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan
stabil di kisaran 4,9–5,1 persen hingga 2026.
Rusmin menuturkan, “salah satu modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kontribusi dan kualitas
sumber daya manusia. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran strategis mengingat jumlahnya hampir
50 persen dari total penduduk Indonesia. Meski demikian, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja
masih pada kisaran 53 persen”.
“Peran strategis perempuan ditunjukkan melalui kontribusi mereka yang makin signifikan dalam sektor ekonomi. Hal ini khususnya melalui peran aktif perempuan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),”
lanjut Rusmin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan
estimasi potensi nilai bisnis yang dapat mencapai USD 135 miliar pada 2025. Dari total jumlah UMKM tersebut, sekitar 64,5 persen dikelola perempuan. Dominasi peran perempuan terlihat pada sektor-sektor seperti fesyen, kuliner, kecantikan, dan kerajinan.
Sekretaris BKPerdag M. Suaib Sulaiman menyampaikan dalam laporannya, GTT #18 digelar BKPerdag bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Tema yang dipilih adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong peran perempuan, khususnya pelaku UMKM, dalam memperkuat kontribusi terhadap sektor
perdagangan dan ekspor nasional.
Diskusi kali ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga/institusi yang memiliki komitmen dan kepentingan dalam pemberdayaan perempuan di sektor perdagangan.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi memaparkan, “berbagai langkah konkret
yang telah ditempuh untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam ekspor. Mulai dari optimalisasi pemanfaatan platform digital InaExport, peningkatan partisipasi dalam pameran perdagangan, hingga penguatan program pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha perempuan”.
Fajarini menambahkan, “perempuan sebagai pelaku UMKM turut berpartisipasi pada pelaksanaan penjajakan bisnis (business matching) dan pitching dengan buyer dari luar negeri. Rencananya, pekan pitching perempuan digelar setiap minggu ke-3 di bulan berjalan.
Selanjutnya, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenUKM Siti Azizah memberikan gambaran menyeluruh
mengenai posisi dan peran perempuan dalam sektor UMKM, termasuk upaya yang tengah dilakukan dalam penyusunan definisi Women in Business, serta rencana pendataan yang bertujuan memperkuat landasan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data.
Adapun paparan ADB dibuka Senior Social Development Specialist (Gender and Development) ADB Keiko
Nowacka. Keiko mengapresiasi melihat keterlibatan dan semangat perempuan pada perkembangan perdagangan.
ia menekankan, “yang perlu diupayakan sekaligus menjadi keinginan perempuan pelaku usaha adalah pasar ekspor yang lebih luas”.
Senior Consultant ADB Niel Ramsden turut melengkapi perspektif dari sisi internasional. Niel membagikan
pengalaman dan pembelajaran dari berbagai program yang mendukung perempuan dalam perdagangan,
seperti pengembangan platform e-learning, serta menyampaikan best practices dari sejumlah negara yang
berhasil memberdayakan perempuan dalam sektor ekspor.
Sementara itu, Senior Advisor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lishia Erza Budiman mewakili suara
dunia usaha dengan menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi perempuan pelaku usaha di lapangan, serta
strategi yang dirancang dalam menghadapi tantangan global. Ia juga terus mendorong peran aktif perempuan
dalam ekosistem perdagangan yang berkelanjutan dan setara.
GTT merupakan salah satu bentuk kolaborasi bersama antara pemangku kebijakan dengan kalangan akademisi
serta pemangku kepentingan terkait lainnya. GTT digelar untuk merumuskan kebijakan yang perlu dipersiapkan
pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, isu, dan fenomena baru dalam dinamika perdagangan
global dan nasional.
GTT #18 dihadiri lebih dari 200 peserta secara hibrida yang berasal dari kementerian/lembaga, akademisi,
asosiasi pelaku usaha, dan media.
