Yogyakarta – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) Se-Jawa dan Bali, Koordinator Wilayah Yogyakarta-Solo, mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Dalam pernyataan resminya, IPMMO menegaskan penolakan terhadap pembangunan pos militer di seluruh kampung di Intan Jaya, karena dinilai berpotensi memperluas konflik, menambah jumlah pengungsi, serta menghilangkan rasa aman masyarakat.
IPMMO menyoroti peristiwa pada 11 September 2025, ketika ratusan personel militer non-organik memasuki Kampung Jalai, Distrik Sugapa, dan menempati fasilitas umum, termasuk sekolah dan rumah warga. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat harus mengungsi ke Sugapa. Laporan serupa juga muncul dari Distrik Homeyo, di mana ratusan aparat disebut disebar ke sejumlah kampung.
Melalui pernyataan sikapnya, IPMMO menyampaikan delapan poin tuntutan, di antaranya: menolak pembangunan pos-pos militer, menolak pendekatan militer di Intan Jaya, menuntut penarikan aparat non-organik, menghentikan pengungsian paksa, hingga menolak rencana penambangan emas dan mineral di Blok Wabu.
“Tanah dan sumber daya alam Intan Jaya adalah warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang,” demikian bunyi pernyataan resmi IPMMO.
IPMMO juga meminta perhatian serius dari DPR Papua Tengah dan DPRD Kabupaten Intan Jaya agar mendengarkan penderitaan masyarakat serta memastikan keamanan dan kedamaian di wilayah tersebut (**)
