Solo – Mediasi gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta (Solo) dinyatakan deadlock atau menemui jalan buntu pada Kamis (2/7/2026). Proses mediasi tersebut dipimpin oleh mediator non-hakim dari PN Solo, Arif Budi Cahyono, dengan nomor perkara 101/Pdt.G/2026/PN Skt dan beragendakan penyampaian resume dari masing-masing pihak
Gugatan perdata ini diajukan oleh seorang advokat yang juga merupakan alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Pratomo.
Sidang mediasi tersebut dihadiri secara langsung oleh perwakilan pihak penggugat maupun tergugat. Di antaranya Dekka Ajeng selaku kuasa hukum pihak penggugat dan YB Irpan selaku kuasa hukum tergugat Jokowi.
Selain itu, hadir pula kuasa hukum UGM selaku turut tergugat I serta perwakilan Polda Metro Jaya selaku turut tergugat II. Ditemui usai jalannya mediasi, kuasa hukum penggugat, Dekka Ajeng, mengatakan bahwa lantaran mediasi tidak membuahkan hasil, agenda persidangan langsung dilanjutkan ke ruang sidang untuk pembacaan gugatan.
“Mediasinya deadlock dan dilanjutkan dalam persidangan. Tadi agendanya sudah pembacaan gugatan, dan untuk selanjutnya jawab-jinawab itu nanti melalui e-court, seperti itu,” terangnya kepada awak media di PN Solo, Kamis (2/7/2026). Ajeng menjelaskan, alasan mediasi berjalan deadlock karena sejak awal pihaknya selaku kuasa hukum penggugat memang sama sekali tidak melayangkan usulan perdamaian di dalam resume yang disampaikan kepada mediator.
“Jadi secara langsung dari pihak tergugat juga deadlock, menyatakan deadlock. Jadi kami langsung ke agenda persidangan,” terangnya.
Ada beberapa pertimbangan hukum matang yang membuat pihak penggugat memilih untuk langsung berhadapan di meja hijau. Salah satunya berkaitan dengan status barang bukti (BB) berupa ijazah asli yang menjadi inti persoalan dalam materi gugatan ini. (**)






