Cegah Radikalisasi Anak, Densus 88 Perkuat Edukasi bagi Pendidik dan Penyuluh Agama di DIY

oleh

Suro-news.com,Yogyakarta – Pencegahan radikalisasi dan kekerasan pada anak memerlukan peran aktif keluarga, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan oleh Satuan Tugas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Satgaswil DIY) Densus 88 Antiteror Polri dalam kegiatan Pengukuhan dan Rapat Kerja Pengurus Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh), serta Kelompok Kerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) lintas agama Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2026–2029, Selasa (20/10/2026), di Aula Lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

Dalam paparannya, AKBP Joe dari Satgaswil DIY Densus 88 mengangkat materi tentang ancaman terorisme serta perkembangan paparan paham radikalisme pada anak melalui media daring. Edukasi tersebut bertujuan mendorong para peserta meneruskan informasi kepada orang tua, khususnya mengenai pentingnya pola asuh yang adaptif untuk mencegah paparan paham radikal sejak dini.

“Pencegahan radikalisasi pada anak perlu dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Orang tua perlu memahami aktivitas digital anak, membangun komunikasi yang terbuka, serta memberikan pendampingan agar anak tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung paham radikal maupun kekerasan,” ujar perwira menengah dengan dua melati di pundaknya itu.

Paparan itu menjelaskan sejumlah narasi yang kerap digunakan kelompok radikal, antara lain penolakan terhadap demokrasi, narasi ketidakadilan, paham takfiri, sikap anti-pemerintah dan anti-Pancasila, promosi ideologi khilafah, serta sikap eksklusif dan intoleran yang menolak budaya lokal.

Selain itu, disampaikan pula temuan mengenai paparan konten digital bermuatan kekerasan pada anak, termasuk video eksekusi, aksi penembakan di lingkungan sekolah, serta materi terkait perakitan senjata dan bahan peledak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan dan pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

“Anak-anak membutuhkan pendampingan yang tepat ketika berinteraksi di ruang digital. Pengawasan perlu disertai komunikasi dan edukasi sehingga orang tua maupun pendidik dapat mengenali perubahan perilaku anak dan mengambil langkah pencegahan sejak dini,” tegasnya.

Berdasarkan hasil pendalaman yang dipaparkan, terdapat sejumlah faktor yang ditemukan pada anak yang terpapar radikalisme dan konten kekerasan, di antaranya pengalaman perundungan (bullying), kondisi keluarga yang tidak harmonis, kecanduan konten digital bermuatan radikal maupun kekerasan, serta pencarian jati diri. Faktor-faktor tersebut menjadi perhatian bersama dalam upaya pencegahan sejak dini.

Satgaswil DIY Densus 88 juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kanwil Kementerian Agama DIY, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan unsur terkait lainnya. Kerja sama tersebut diarahkan pada penguatan kegiatan pencegahan, deradikalisasi, serta pengembangan kontra-narasi, kontra-ideologi, dan kontra-radikal.

“Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara keluarga, pendidik, penyuluh agama, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun lingkungan yang mampu membentengi anak dari pengaruh radikalisme dan kekerasan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, para pengurus kelompok kerja lintas agama diharapkan dapat berperan dalam menyebarluaskan edukasi yang moderat, memperkuat nilai toleransi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran paham radikal dan konten kekerasan di lingkungan keluarga maupun pendidikan.

Pencegahan radikalisasi pada anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Sinergi antara keluarga, pendidik, penyuluh agama, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, toleran, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. (SR)