Literasi Digital Pertemukan Gagasan Terwujudnya Toleransi Kerukunan Beragama 

oleh

JAKARTA,Suro-news.com – Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari agama, suku, ras, budaya, hingga bahasa. Bukan sekadar fakta sosiologis, keberagaman tersebut juga menjadi fondasi yang membentuk identitas kebangsaan. Namun, di tengah perkembangan teknologi informasi, keberagaman menghadapi tantangan baru, terutama di ruang digital.

Media sosial sebagai salah satu ruang digital semestinya menjadi tempat yang mempertemukan gagasan dan memperluas persaudaraan. Namun, ruang tersebut justru kerap menjadi tempat berkembangnya provokasi, diskriminasi, hoaks, hingga ujaran kebencian.

Media sosial telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi, hingga mengolah informasi. Satu unggahan dapat menjangkau ribuan hingga jutaan orang dalam hitungan menit. Maka, unggahan yang keliru dapat dengan mudah memicu kesalahpahaman, memperuncing perbedaan, dan merusak hubungan sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Sejarah Indonesia memberi pelajaran penting bahwa persatuan tidak pernah mensyaratkan keseragaman. Para pendiri bangsa memahami bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kokoh apabila setiap kelompok memiliki ruang untuk menjadi bagian dari kehidupan bersama.

Semangat tersebut tercermin dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai latar belakang daerah dan organisasi menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan.

Nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman sejatinya telah mengakar dalam sejarah Nusantara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular pada abad ke-14. Ungkapan lengkapnya berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”, yang secara umum dimaknai sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu, dengan keyakinan bahwa tidak ada kebenaran yang mendua. Nilai tersebut kemudian diadopsi sebagai semboyan negara dan dicantumkan dalam lambang Garuda Pancasila.

Semangat penghormatan terhadap keberagaman juga tercermin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sementara itu, Pasal 28J mengingatkan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan harus memperhatikan hak orang lain serta ketentuan yang ditetapkan demi kehidupan bersama. Artinya, toleransi bukan sekadar anjuran moral, melainkan bagian dari komitmen rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara.

Pada Oktober 2026, berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 231 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 80,2% penduduk Indonesia telah menggunakan internet.

Selain itu, laporan tersebut mencatat jumlah identitas pengguna media sosial di Indonesia mencapai 240 juta pada Oktober 2026. Angka ini setara dengan 83,2% dari total populasi. Perlu dipahami bahwa angka tersebut merujuk pada identitas pengguna, bukan jumlah individu.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Media sosial bukan lagi sekadar tempat berbagi cerita, foto, video, mencari hiburan, atau mengikuti perkembangan berita. Media sosial juga menjadi ruang pembentukan opini, ekspresi identitas, perdebatan politik, serta interaksi intraumat beragama dan antarumat beragama.

Besarnya jumlah pengguna media sosial tidak otomatis meningkatkan kualitas komunikasi. Algoritma platform digital cenderung mengoptimalkan keterlibatan pengguna. Konten yang memancing emosi, kontroversi, dan perdebatan dapat menarik perhatian besar. Akibatnya, informasi provokatif terkadang lebih cepat menyebar dibandingkan penjelasan yang utuh dan berimbang.

Dalam situasi demikian, perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan. Potongan video, narasi yang dilepaskan dari konteks, serta informasi yang belum terverifikasi dapat digunakan untuk membangun sentimen negatif terhadap individu atau kelompok tertentu.

Bahaya terbesar bukan hanya terletak pada satu unggahan yang bermasalah, melainkan juga pada kondisi ketika narasi kebencian diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dalam psikologi dan sosiologi, fenomena ketika kebohongan diulang-ulang hingga dianggap sebagai kebenaran dikenal sebagai efek ilusi kebenaran (illusory truth effect).

Di sinilah toleransi menghadapi ujian sesungguhnya. Persoalannya bukan lagi sebatas bagaimana masyarakat hidup berdampingan di dunia nyata, melainkan bagaimana mereka tetap saling menghormati ketika berinteraksi di ruang digital.

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang cukup kuat. Hasil Survei Evaluasi Kerukunan Umat Beragama 2025 yang dilakukan Kementerian Agama bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia (UI) mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 77,89.

Angka tersebut merupakan capaian tertinggi sejak survei pertama kali dilaksanakan pada 2015. Survei tersebut mengukur tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Menariknya, dimensi toleransi memperoleh skor 88,82, sedangkan kesetaraan mencapai 79,35 dan kebersamaan berada pada angka 65,49.

Kerukunan tidak cukup diukur dari ketiadaan konflik. Kerukunan juga harus tercermin dalam kesediaan masyarakat untuk bergotong royong, berbagi ruang sosial, dan terlibat dalam penyelesaian persoalan bersama tanpa mempersoalkan latar belakang agama, suku, ras, maupun identitas lainnya.

Karena itu, capaian indeks kerukunan tidak boleh membuat kita berpuas diri. Angka statistik merupakan gambaran kondisi masyarakat pada periode tertentu, bukan jaminan bahwa seluruh persoalan intoleransi telah terselesaikan.

Salah satu langkah penting untuk menghadapi ujaran kebencian dan hoaks adalah memperkuat literasi digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, memverifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Dalam konteks keberagaman, literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan membedakan berita benar dan hoaks. Lebih dari itu, masyarakat harus mampu memahami konteks dan mengenali manipulasi informasi yang dapat merugikan individu maupun kelompok tertentu.

Setidaknya ada empat kebiasaan yang perlu dibangun. Pertama, melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi. Setiap konten harus diperiksa sumber, konteks, serta kebenarannya. Jangan sampai seseorang tanpa sadar menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks dan provokasi.

Kedua, membangun etika dalam berkomunikasi. Kebebasan berpendapat tidak berarti kebebasan merendahkan orang lain. Perbedaan pandangan harus disampaikan melalui argumentasi yang rasional, bukan serangan personal, penghinaan, atau generalisasi terhadap kelompok tertentu.

Ketiga, memiliki empati digital. Sebelum menulis komentar atau membagikan sebuah unggahan, setiap pengguna perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Di balik sebuah akun terdapat manusia yang memiliki martabat, perasaan, dan hak untuk dihormati.

Keempat, berani melawan narasi kebencian. Sikap diam terhadap penyebaran kebencian dapat membuat narasi tersebut semakin dianggap wajar. Namun, respons juga harus dilakukan melalui informasi yang benar dan edukatif serta secara proporsional, tanpa menggunakan bahasa yang merendahkan.

Literasi digital pada akhirnya bukan hanya persoalan kecakapan menggunakan teknologi, melainkan juga kedewasaan dalam memperlakukan sesama manusia.

Literasi digital perlu berjalan beriringan dengan keteladanan karena masyarakat tidak hanya belajar toleransi melalui ceramah dan kampanye, tetapi juga melalui perilaku orang-orang yang menjadi panutan.

Tokoh agama, pendidik, pemimpin masyarakat, pejabat publik, dan figur berpengaruh memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan komunikasi yang menyejukkan. Mereka harus memberi teladan dengan menyampaikan perbedaan pendapat tanpa merendahkan keyakinan pihak lain. Semua pihak perlu bergerak bersama karena toleransi bukan tanggung jawab satu orang atau satu kelompok saja.

Tantangan berikutnya adalah menjadikan toleransi sebagai kebiasaan, bukan sekadar slogan. Masyarakat perlu membangun budaya digital yang menghargai perbedaan, mengutamakan dialog, dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan kelompok.

Kampanye toleransi tidak harus selalu disampaikan melalui pesan formal. Cerita tentang tetangga yang saling membantu, pemuda lintas agama yang bergotong royong, atau masyarakat yang bekerja bersama dalam kegiatan sosial dapat menjadi pesan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Di sinilah pentingnya menghadirkan narasi positif secara konsisten. Melawan ujaran kebencian dan hoaks bukan hanya dengan menghapus konten negatif, tetapi juga dengan memperbanyak konten yang memperkuat kepercayaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Indonesia tidak kekurangan sejarah persatuan, nilai luhur, maupun ajaran agama yang mengajarkan kebaikan. Masyarakat harus terus menerjemahkan warisan tersebut ke dalam perilaku yang relevan dengan perkembangan zaman.

Toleransi harus hadir dalam apa yang kita pikirkan, katakan, dan sebarkan. Sebab, merawat Indonesia yang beragam tidak cukup dilakukan dengan menjaga ucapan di dunia nyata, tetapi juga harus diwujudkan dengan menjaga jari, pikiran, dan hati di ruang digital. (Bidhumas)