Suro-news.com,Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mematangkan persiapan pelaksanaan Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB). Program ini akan dirangkaikan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi santri.
Program Pesantren Bebas Tuberkulosis ini rencananya akan diluncurkan di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 4 November 2026.
Persiapan program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag di Jakarta. Rapat melibatkan perwakilan Kemenkes, Kemendagri, pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Utara, serta pengelola Pondok Pesantren Mawaridussalam.
Sekretaris Ditjen Pesantren Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan, rapat koordinasi difokuskan pada pematangan pembagian tugas, kesiapan pendataan santri sebagai sasaran pemeriksaan, dukungan tenaga kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi kegiatan.
“Peluncuran kegiatan ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Dalam Negeri,” ujar Arsad, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, Program Pesantren Bebas TB merupakan wujud kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit di lingkungan pesantren.
Sebagai lembaga pendidikan berasrama, menurutnya, pesantren membutuhkan dukungan layanan kesehatan yang memadai agar santri dapat belajar dan beraktivitas dalam lingkungan yang sehat dan aman.
“Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah pemeriksaan TB, karena deteksi sejak awal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Ini sesuai dengan kaidah Fikih, Bahaya harus dihilangkan,” kata Arsad Hidayat.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan merupakan langkah nyata untuk mendeteksi, mengobati, dan menghilangkan ancaman bahaya penyakit tersebut dari tengah masyarakat.
“Kita berharap layanan CKG dapat memperluas akses santri terhadap pemeriksaan kesehatan,” jelas Arsad.
Dalam rapat tersebut, ketiga kementerian membahas pembagian peran sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kemenag mengoordinasikan persiapan bersama pihak pesantren, melakukan pendataan santri sebagai sasaran penerima manfaat, serta memperkuat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan.
Kemenkes menyiapkan aspek teknis pelayanan medis, mulai dari mobilisasi tenaga kesehatan, penyediaan peralatan medis, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), hingga perlindungan privasi data medis santri.
Kemendagri bersama pemerintah daerah mendukung koordinasi lintas perangkat daerah dan dinas kesehatan. Dukungan ini diperlukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah serta menyelaraskan pelaksanaan program dengan kebutuhan di lapangan.
Perwakilan Kemendagri menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di daerah. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Pesantren Kemenag akan mengirimkan surat resmi yang memuat rincian waktu, lokasi, dan susunan acara sebagai dasar koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Melalui sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Program Pesantren Bebas TB diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini tuberkulosis, sekaligus meningkatkan akses santri terhadap layanan kesehatan melalui CKG. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang bersih, sehat, dan kondusif bagi proses pendidikan. (SR)






