Kapolda DIY Prihatinan Atas Jatuhnya Korban Luka, Baik Dari Peserta Aksi, Masyarakat, Dan Petugas Kepolisian

oleh

Yogjakarta – Polda DIY menegaskan komitmennya menjaga ruang demokrasi sekaligus menegakkan supremasi hukum dalam menyikapi dinamika aksi penyampaian pendapat di muka umum pada 20 dan 28 Oktober 2026 yang berujung kericuhan. Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa setiap dugaan tindak pidana dalam rangkaian peristiwa tersebut akan ditangani secara tegas, objektif, dan transparan berdasarkan fakta serta alat bukti.

Kapolda DIY menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban luka, baik dari kalangan peserta aksi, masyarakat, maupun petugas kepolisian. Ia menjelaskan bahwa dampak benturan di lapangan tidak hanya dirasakan oleh peserta aksi, tetapi juga warga dan personel yang bertugas mengamankan jalannya kegiatan.

“Kita semua prihatin dengan adanya korban luka. Namun perlu kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, bahwa korban tidak hanya ada di peserta aksi. Sebanyak 39 warga juga ikut menjadi korban dan sempat dirawat petugas kesehatan yang standby di DPRD, termasuk di pihak kami, sebanyak 60 personel dari Polda DIY dan Polresta Yogyakarta yang bertugas melayani jalannya aksi juga mengalami luka-luka serius, bahkan ada anggota kami yang mengalami patah tulang dan cedera robek akibat kekerasan dan terkena lemparan benda tumpul,” ujar Langgeng di Mapolda DIY.

Ia menjelaskan, kehadiran personel kepolisian di lapangan bertujuan memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman tanpa mengganggu hak warga negara lainnya. Sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., serta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Polda DIY berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah DIY.

Terkait penanganan perkara, Kapolda menyampaikan bahwa penyidik terus mengumpulkan bukti dan mendalami dugaan tindak pidana dalam rangkaian aksi tersebut. Hingga saat ini, sebanyak 12 kasus telah masuk tahap penyidikan. Salah satunya merupakan perkara yang ditangani Polresta Yogyakarta terkait dugaan kepemilikan senjata tajam yang sempat viral di media sosial, dengan tersangka berinisial W.

“Sebagaimana arahan Bapak Kapolri dan Bapak Gubernur DIY, kami berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dalam peristiwa 20 dan 28 Oktober lalu. Setiap tindakan kekerasan, perusakan, maupun perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana akan kami tindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada,” tegasnya.

Kapolda juga menegaskan bahwa komitmen penegakan hukum berlaku bagi seluruh pihak, termasuk anggota Polri. Apabila ditemukan personel yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, penanganannya akan dilakukan melalui mekanisme kode etik maupun disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada yang kebal terhadap proses hukum. Apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan kami proses melalui mekanisme kode etik maupun disiplin. Begitu pula terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas penanganan perkara, pengawasan dilakukan secara internal oleh Itwasda serta melibatkan pengawasan eksternal dari Kompolnas melalui surat Nomor B/384/XI/RES.1.1./2026. Polda DIY juga telah menyampaikan surat kepada Komnas HAM terkait permohonan asistensi penanganan kasus melalui surat Nomor B/383/XI/RES.1.1./2026 tanggal 6 November 2026.

Polda DIY menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, pelaksanaannya harus tetap bertanggung jawab serta tidak disertai kekerasan, perusakan, atau tindakan lain yang melanggar hukum.

Polda DIY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi peristiwa tersebut secara utuh dan objektif berdasarkan fakta. Penegakan hukum dilakukan bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. (Bidhumas)